Munculnya gerakan separatisme di Aceh sejak Teungku Hasan di Tiro memproklamasikan kemerdekaan Aceh pada 3 Desember 1976 telah melahirkan konflik awal di Aceh akibat dari pembangunan pemerintah pusat yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru yang sentralistik dan tidak menampung aspirasi tokoh Aceh yang saat itu menilai pembangunan yang dijalankan Orde  Baru tidak memberikan dampak signifikan bagi pembangunan Aceh. Disisi lain, control hegemoni Orde Baru dalam pemilu 1977 sudah mulai dijalankan dan ternyata di Aceh PPP masih mendominasi dan Golkar dipermalukan. Secara marwah Aceh memang beda dengan provinsi lain yang sudah berhasil dikendalikan oleh control politik Orde Baru. Hal ini yang membuat konflik awal antara GAM dan Orde Baru ini menjadi berwarna karena mendapat perhatian lebih dari militer dan pemerintah pusat karena latar belakang sejarah perlawanan Aceh dengan Orde Lama sejak DI/TII Aceh 1953. Secara keamanan, operasi penumpasan GAM pada periode awal ini berhasil membuat Aceh kondusif membuat GAM tercerai berai hingga 1982 dengan hengkangnya tokoh-tokoh GAM ke luar negeri, tetapi efek sosial budayanya kemudian semakin sengkarut dalam periode selanjutnya akibat dari kesalahan penanganan konflik ini yang lebih mengedepankan pendekatan militer dan mengenyampingkan dialog. Akibatnya, justru lebih berbahaya lagi dikemudian hari karena kebijakan yang sangat sentralistik dan militeristik.